Pj Gubernur Banten Al Muktabar Mengajak Pemuda Turut Berkontribusi Dalam Pembangunan

TANGERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berharap kepada generasi muda atau para pemuda untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. 

"Pemuda ke depan itu adalah pemuda yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, pada dasarnya pemuda itu yang terus berpikir ke depan tentang kemajuan, perubahan, dan seterusnya, " ungkap Al Muktabar usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) V Pemuda Pancasila Provinsi Banten, di Hotel Novotel Tangcity, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kota Tangerang, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Punya KIA, Disdukcapil Kota Tangerang Berikan Diskon Menarik

Selain dapat menyesuaikan dengan keadaan, kata Al Muktabar, pemuda juga diharapkan dapat terus melakukan sinergi dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan daerah. 

"Kita bisa bersama membangun Provinsi Banten dan tentu dengan membangun Provinsi Banten maka gabungannya membangun Indonesia, " katanya. 

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

"Tentu Pemerintah Daerah bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat untuk pembangunan Provinsi Banten, " sambungnya. 

Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkap saat ini laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu merupakan hasil dari sinergi antara Pemerintah dengan semua pihak, dalam hal ini masyarakat pada umumnya.  

Baca juga: Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

"Itu hasil dari Indikator Makro, jadi itu gabungan dari parameter yang terdiri dari beberapa variabel, " imbuhnya. 

Dalam sambutannya, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten Johan Aripin Muba mengatakan kegiatan Muswil tersebut merupakan evaluasi terkait program sebelumnya dan sebagai tempat menyusun program-program kerja yang akan dilakukan ke depannya. (Hendi)

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN